JAKARTA – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, memaparkan capaian investasi nasional sepanjang 2026 sekaligus arah kebijakan hilirisasi untuk tahun 2027 dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas evaluasi pelaksanaan program investasi dan hilirisasi tahun berjalan serta pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 yang menjadi landasan penguatan pertumbuhan ekonomi nasional berbasis nilai tambah.
Dalam paparannya, Rosan menyampaikan bahwa realisasi investasi Indonesia hingga kuartal II tahun 2026 menunjukkan tren positif dan mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut ditopang oleh iklim investasi yang semakin kondusif, reformasi regulasi, serta percepatan berbagai program strategis pemerintah.
Menurut Rosan, sektor hilirisasi masih menjadi motor utama pertumbuhan investasi nasional. Berbagai komoditas strategis seperti mineral, batu bara, kelapa sawit, hingga sektor kelautan telah menunjukkan peningkatan nilai tambah yang signifikan melalui pengembangan industri pengolahan di dalam negeri.
“Hilirisasi bukan hanya tentang meningkatkan nilai ekonomi komoditas, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya saing nasional, dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujar Rosan dalam rapat tersebut.
Selain itu, pemerintah juga mencatat peningkatan minat investor asing terhadap sektor-sektor strategis Indonesia. Investasi langsung asing atau Foreign Direct Investment (FDI) terus mengalir ke berbagai proyek prioritas, terutama pada sektor energi baru terbarukan, kendaraan listrik, industri baterai, hingga pengembangan teknologi semikonduktor.
Kepercayaan investor global terhadap Indonesia, lanjut Rosan, didukung oleh stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang terjaga, serta konsistensi pemerintah dalam menjalankan agenda transformasi ekonomi nasional.
Dalam pembahasan RKA-K/L Tahun 2027, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengusulkan sejumlah program prioritas yang akan menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional. Program tersebut meliputi percepatan hilirisasi sumber daya alam, penguatan ekosistem industri berbasis mineral kritis dan tanah jarang (rare earth), serta pengembangan kawasan industri terpadu di berbagai wilayah luar Pulau Jawa.
Pemerintah menilai strategi tersebut penting untuk mendorong pemerataan investasi, mempercepat industrialisasi daerah, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai kawasan Indonesia.
Anggota Komisi XII DPR RI yang hadir dalam rapat memberikan sejumlah masukan terkait pelaksanaan program investasi dan hilirisasi. Beberapa poin yang menjadi perhatian antara lain penguatan pengawasan terhadap realisasi investasi, peningkatan transparansi proses perizinan, serta percepatan penyelesaian berbagai hambatan yang masih dihadapi investor di lapangan.
Komisi XII juga menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan kementerian teknis lainnya agar program hilirisasi dapat berjalan efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Rosan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan DPR RI dalam merumuskan kebijakan investasi yang berpihak pada kepentingan nasional serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami meyakini bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan DPR RI akan menjadi fondasi penting dalam mencapai target investasi nasional sekaligus mempercepat agenda hilirisasi Indonesia,” katanya.
Paparan Rosan Roeslani di hadapan Komisi XII DPR RI menunjukkan bahwa investasi dan hilirisasi tetap menjadi agenda strategis pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan capaian investasi yang terus meningkat dan arah kebijakan yang semakin terstruktur menuju 2027, pemerintah optimistis sektor investasi dapat menjadi salah satu pendorong utama penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor bernilai tambah, serta penguatan daya saing Indonesia di tingkat global.
Ke depan, tantangan terbesar tidak hanya terletak pada pencapaian target investasi, tetapi juga memastikan seluruh program hilirisasi berjalan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan, kesejahteraan masyarakat lokal, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
