Jambi Smart – Pernyataan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) periode 2024–2025, Immanuel Ebenezer Gerungan atau yang akrab disapa Noel, menjadi perhatian publik usai menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
Di tengah proses hukum yang sedang dihadapinya, Noel melontarkan pernyataan yang mengejutkan saat memberikan keterangan kepada awak media setelah persidangan. Ia mengaku siap menerima konsekuensi hukum atas perbuatannya dan bahkan menyatakan kesediaannya menjadi contoh dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Kalau seandainya saya menjadi contoh untuk pemberantasan korupsi, hukum mati saja saya. Saya lebih rela, lebih ikhlas,” ujar Noel.
Pernyataan tersebut muncul setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Noel dengan pidana penjara selama lima tahun, denda Rp250 juta, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp4,43 miliar.
Dalam perkara yang sedang disidangkan, Noel didakwa terlibat dalam dugaan praktik pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Ia menjadi salah satu dari sebelas terdakwa yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Jaksa mengungkapkan bahwa total nilai dugaan pemerasan dalam kasus tersebut mencapai Rp6,52 miliar. Selain itu, para terdakwa juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang tunai senilai Rp3,36 miliar serta sejumlah barang bernilai ekonomi.
Dalam nota pembelaan (pleidoi) yang dibacakan di hadapan majelis hakim, Noel mengakui kesalahan yang telah dilakukannya. Ia menyampaikan penyesalan dan menyatakan tidak akan menghindari proses hukum yang sedang berjalan.
“Saya benar-benar terpukul dalam hal ini dan memang saya bersalah,” katanya di persidangan.
Namun demikian, Noel juga menyoroti persoalan disparitas tuntutan hukum yang menurutnya menimbulkan pertanyaan mengenai rasa keadilan. Ia membandingkan tuntutan yang diterimanya dengan tuntutan terhadap terdakwa lain dalam perkara yang sama yang disebut memperoleh keuntungan jauh lebih besar.
Menurut Noel, perbedaan tuntutan yang relatif tipis meskipun terdapat perbedaan nilai dugaan hasil korupsi yang signifikan menjadi hal yang patut dipertimbangkan.
Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menegaskan bahwa tuntutan yang diajukan telah disusun berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi, dokumen, serta bukti elektronik yang terungkap selama proses pemeriksaan.
JPU juga menilai sejumlah dalil yang disampaikan dalam pleidoi terdakwa lebih banyak berupa asumsi yang tidak didukung alat bukti yang cukup untuk membantah dakwaan maupun tuntutan yang telah diajukan.
Hingga saat ini, perkara tersebut masih dalam proses persidangan dan majelis hakim belum menjatuhkan putusan. Publik kini menantikan vonis akhir yang akan menentukan nasib hukum mantan pejabat yang selama ini dikenal aktif dalam berbagai isu sosial dan ketenagakerjaan tersebut.
Kasus ini kembali menjadi perhatian karena menyangkut integritas penyelenggara negara serta komitmen pemberantasan korupsi yang terus menjadi agenda penting dalam reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
